Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik yang akan mulai dijalankan pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Dalam rencana anggaran tahun 2027, Kementerian ESDM telah mengalokasikan dana sebesar Rp815,56 miliar untuk pengadaan kompor listrik.
Anggaran tersebut masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebagai bagian dari upaya memperkuat bauran energi nasional.
Menurut Bahlil, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor menjadi alasan utama pemerintah mendorong penggunaan energi alternatif di sektor rumah tangga.
“LPG itu sekitar 80 persen masih kita impor. Devisa negara yang keluar setiap tahun untuk membeli LPG minimal Rp120 triliun. Dengan harga ICP seperti sekarang, nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp130 triliun. Sementara subsidi LPG juga mencapai lebih dari Rp80 triliun,” kata Bahlil.
Kompor Listrik Jadi Alternatif Kurangi Beban Impor Energi
Bahlil menilai kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah mulai mendorong penggunaan kompor listrik sebagai salah satu solusi untuk mengurangi konsumsi LPG.
Ia menjelaskan bahwa program ini akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan kebutuhan daya yang relatif rendah sehingga dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.
“Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Sebagai tahap awal, ada beberapa model kompor listrik yang kami dorong untuk digunakan pada pelanggan dengan daya di bawah 900 VA,” ujar Bahlil dikutip Mashable Indonesia dari CNBC Indonesia.
Langkah tersebut sejalan dengan agenda transisi energi yang tengah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi domestik sekaligus menekan impor bahan bakar.
Jumlah Unit Kompor Listrik Masih Menunggu Pembahasan DPR
Meski anggaran sudah masuk dalam pagu indikatif 2027, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan atau disediakan kepada masyarakat.
Bahlil mengatakan perhitungan jumlah unit masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama DPR RI terkait rincian anggaran dan satuan biaya program.
“Ini kan baru pagu awal. Nanti setelah pembahasan anggaran dengan DPR, kemungkinan sekitar Agustus baru bisa diketahui berapa jumlah unit yang akan disediakan,” jelasnya.
Dengan demikian, detail pelaksanaan program, termasuk mekanisme distribusi dan sasaran penerima manfaat, masih akan dibahas dalam proses penyusunan anggaran tahun depan.
Bagian dari Program Transisi Energi Nasional
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan kendaraan listrik. Dalam pagu anggaran 2027, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp635,24 miliar untuk program motor listrik.
Bahlil menegaskan bahwa pengembangan kompor listrik hanyalah salah satu bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperluas sumber energi alternatif selain LPG. Selain listrik, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan energi lain seperti Compressed Natural Gas (CNG) untuk mendukung ketahanan energi nasional.
“Kompor listrik ini merupakan upaya mengurangi kebutuhan LPG. Kita mencari bauran energi lain, bukan hanya LPG, tetapi juga listrik, CNG, dan berbagai alternatif energi lainnya,” tutur Bahlil.
Jika terealisasi sesuai rencana, program Kompor Listrik 2027 diharapkan dapat membantu mengurangi impor LPG, menekan beban subsidi energi negara, sekaligus mempercepat target transisi energi yang sedang dijalankan pemerintah.
