Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kabar baik bagi para pemilik kendaraan bermotor. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,
Pemprov DKI resmi menghapus sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Program pembebasan denda tersebut berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan cukup membayar pokok pajaknya tanpa dikenakan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran maupun penyetoran pajak terutang.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan mereka.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraannya dengan lebih ringan melalui pembebasan sanksi administratif,” ujar Lusiana dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang selama ini belum sempat melunasi kewajiban pajak kendaraannya. Dengan adanya penghapusan denda, beban pembayaran yang harus ditanggung wajib pajak menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya.
Lusiana juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan pengajuan atau permohonan khusus untuk memperoleh fasilitas tersebut.
Seluruh proses pembebasan denda akan diterapkan secara otomatis oleh sistem saat wajib pajak melakukan pembayaran PKB maupun BBNKB selama periode program berlangsung.
“Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini karena pembebasan sanksi administratif diberikan secara otomatis oleh sistem ketika melakukan pembayaran,” katanya.
Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus membantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.
Selain itu, kebijakan ini menjadi momentum bagi warga Jakarta yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menyelesaikan kewajibannya tanpa harus terbebani akumulasi denda yang terus bertambah.
Lebih lanjut, Lusiana mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah daerah selama tiga bulan penuh tersebut. Menurutnya, program ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemprov DKI terhadap kondisi masyarakat sekaligus upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif ini dengan sebaik-baiknya selama periode program berlangsung,” tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan terus menghadirkan berbagai kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Program penghapusan denda PKB dan BBNKB ini telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dengan berlakunya kebijakan tersebut, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan di Jakarta kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajiban mereka dengan biaya yang lebih ringan.
Pemprov DKI berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus menjadi hadiah spesial dalam perayaan HUT ke-499 Jakarta dan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81.
